Perdebatan Selebriti: Siapa Yang Benar?

Perdebatan Selebriti: Siapa Yang Benar? – Orang-orang tersohor semakin marak memasuki kancah politik sebagai calon legislatif melalui pemilihan umum (election). Dari daftar calon legislatif sementara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 78 selebriti yang maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024.

Peralihan dari panggung hiburan ke podium politik ini menarik perhatian masyarakat, memicu perdebatan sengit dan skeptisisme masyarakat terhadap kompetensi mereka. Kehadiran seniman di dunia politik pun banyak menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Apakah kehadiran mereka membawa energi baru bagi administrasi publik dengan membawa perspektif berbeda ke dalam ruang kebijakan, atau apakah perubahan karier ini sekadar kekuasaan dan kepentingan pribadi mereka?

Perdebatan Selebriti: Siapa Yang Benar?

Terkait fenomena tersebut, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia, M. untuk dipilih. Namun dalam konteks pemilu kali ini, ada persoalan sulit masuknya seniman ke kancah politik, yang belum tentu karena panggilan untuk berkarya. “Politik bagi kami adalah sebuah cara pelayanan, bersifat sementara bagi mereka yang berkecimpung di dunia

Kbs Drama Awards 2023: Prestasi Rowoon Raih Top Excellence Actor Tuai Perdebatan

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut pernyataan beberapa orang terkenal dalam wawancara media, alasan mereka terjun ke dunia politik adalah keinginan untuk dimanfaatkan.

Mereka bertindak sebagai cara untuk mengungkapkan isu-isu yang mereka anggap penting. Selain itu, terdapat juga ambisi untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat melalui kebijakan publik dan keinginan untuk menggunakan popularitasnya untuk mempengaruhi opini publik. Namun, motif-motif ini sering kali diperdebatkan dan timbul keraguan mengenai apakah para seniman mempunyai pemahaman yang cukup mengenai isu-isu politik atau apakah mereka menggunakan politik sebagai alat untuk meningkatkan citra mereka sendiri.

Di tengah keraguan tersebut, partai politik tetap teguh pada posisinya untuk menggandeng selebriti sebagai kadernya. Sebab, partai politik perlu memperoleh suara dari masyarakat dan sisi permintaan dinilai sebagai solusi tepat untuk menekan biaya politik. Terkait permasalahan tersebut, Alfat mengatakan, parpol kini hanya fokus pada bagaimana mencari calon sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan etika publik. Meski keputusan ini terkesan membahayakan reputasi dan integritas partai dengan menonjolkan perubahan signifikan dalam politik, yaitu penggantian pertimbangan ideologis dengan kepentingan pragmatis, namun hal tersebut tidak menjadi masalah dalam masyarakat saat ini, dan tidak rasional.

Panggung politik yang diramaikan artis-artis bintang tentu berdampak pada keterwakilan politik Indonesia. Citra politik Indonesia menjadi buruk ketika kelompok non-aktivis mendominasi kursi pemerintahan. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat, seringkali kebijakan tersebut tidak mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat.

Smtown.jjang • Instagram Photos And Videos

“Ada peraturan partai yang mengatur sistem pembentukan kader. Namun dalam beberapa kasus, partai politik bertindak pragmatis dengan memilih calon legislatif dari kalangan artis yang berpeluang mampu meningkatkan perolehan suara partai. Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, M.A.

Kita semua mempunyai hak yang sama untuk dapat mengambil langkah legislatif, namun kita harus ingat bahwa ada asas kesusilaan. Semua partai politik mempunyai mekanisme pembentukan kader

, pelatihan dan sebagainya. Faktanya, PNS dipilih dari partai politik atau gabungan partai politik, namun seringkali terdapat kesenjangan dalam komitmen moral.

Meskipun partai politik mempunyai prosedur rekrutmen formal, pimpinan partai politik tidak menggunakannya dengan baik. Sebelum pemilu 2004, penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa meski beberapa partai politik sudah memiliki prosedur yang jelas dalam memilih calon legislatif, namun para pimpinan partai politik sendiri kerap melanggar prosedur tersebut. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah belum adanya sistem pengkaderan partai politik yang baku dan sistematis.

Nasi Kulit Ppk

Karena sistem pembentukan kader yang tidak terlembaga, partai politik lengah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik kerap menghadirkan pasangan calon yang memiliki status finansial baik atau pasangan yang sangat digemari masyarakat. “Jika kita menjadikan popularitas sebagai prioritas, parlemen kita pada akhirnya akan menjadi sangat penting.”

Dalam survei The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2024, Indonesia disebut sebagai negara demokrasi yang cacat.

). Melalui lima indikator evaluasi seperti; proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik, Indonesia mendapat nilai 6,53 dan menempati peringkat 56 dari 167 negara.

Masyarakat harus bijak dan memberikan pemahaman kepada orang-orang disekitarnya bahwa pemilu yang menggunakan metode konservatif tidaklah benar. Serangan fajar tidak akan memberi Anda hak untuk memilih, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dampak kehancuran di masa depan. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat yang berasal dari kalangan terpelajar dapat memberikan masukan terhadap lingkungan agar dapat diperbaiki dan lebih rasional dalam pemilihan pemimpin kita di masa depan.

Kabar Son Ye Jin & Ji Chang Wook Diincar Jadi Pasangan Drama Netflix Picu Perdebatan